Medan – Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi program Presiden Joko Widodo saat ini sudah dicetak sebanyak 17,9 juta lembar. Kartu ini sebagai penanda seorang anak berhak mendapat dana program Indonesia Pintar.
“Presiden minta harus ada pengurangan kesenjangan layanan pendidikan antarkelompok masyarakat serta untuk mendorong anak-anak minimal tamat SMA/SMK. Tujuannya wajib belajar 12 tahun. Salah satu instrumen yakni mengawal Indonesia pintar. Saat ini, tantangan yang terjadi, masih ada 15-20 persen KIP yang belum sampai ke anak-anak. Ada yang masih dalam perjalanan, yang paling banyak masih ada di kelurahan,” kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad PhD saat memberikan sambutan pada HUT ke 29 Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YP SIM) di Jalan T Amir Hamzah, Medan Sunggal,Kamis (25/8).
Dia menjelaskan, program Indonesia Pintar melalui KIP awalnya ada perjanjian dengan distributor diantar ke rumah masing-masing, tetapi karena jumlah belasan juta akhirnya dikoordinasikan distributor dengan kepala desa. “Kepada anak-anak, kalau belum dapat KIP tetapi merasa berhak, tolong dicek ke kelurahan masing-masing, bisa jadi belum disampaikan lurah, kepala desa, RT/RW. Tolong ditanya ya,” pintanya.
Dia mengimbau, begitu dapat kartu anak-anak diminta untuk mendaftarkan ke sekolah. “Jadi, lapor langsung kepala sekolah dan oleh kepala sekolah dientri didata pokok pendidikan (Dapodik). Begitu masuk ke database, maka dana segera diproses dan nanti kepala sekolah akan mendapat pemberitahuan kapan anak-anak bisa mengambil di bank. Untuk SD-SMPdan SMK di BRI dan SMA di BNI,” katanya.
Selama ini, lanjutnya ada kesalahpahaman semua dapat kartu, langsung datang ke bank. Padahal, dalam amplop ada petunjuk. “Jangan kartu diambil petunjuk dibuang. Baca petunjuk, lakukan tahapan, baru diproses. Ini Pak Walikota mohon dibantu karena program nasional dan harus diselesaikan, anak-anak yang dapat KIP warnanya unggu, tolong diberikan ke sekolah untuk dientri, bagi yang putus sekolah dan dapat kartu bisa kembali ke sekolah dan ditata balik kembali,”ucapnya.
Menurutnya, jika tidak mau sekolah, bisa digunakan di program di paket A, B danC atau untuk kursus. Sementara ketika anak tidak dapat KIP tetapi orangtua dapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), maka KKS dibawa ke sekolah dan oleh sekolah dientri ke Dapodik. Nanti sudah ada slot untuk mengentri KKS. “Semua anak yang orangtuanya memiliki KKS berhak mendapatkan KIP,” tegasnya.
Dia melanjutkan, kalau misalnya KIP tidak dapat, dan orangtua tidak memiliki KKS tetapi ada anak yang diidentifikasi fakir miskin, yatim piatu tinggal di panti asuhan dan rawan drop out. Tolong didaftarkan ke sekolah dan sekolah memasukkan ke usulan sekolah dan nantinya akan diproses ke Kemensos untuk dilihat apakah keluarga ini berhak mendapat KKS dan KIP.”Jadi, tolong jangan khawatir kalau misalnya ada lurah tidak mau menyalurkan karena sejumlah keluarga yang seharusnya dapat tetapi tidak dapat, maka cara yang terbaik KIP yang sudah ada di salurkan dan yang belum dapat diusulkan sehingga tidak ada benturan di lapangan,” sarannya.
Jadi Contoh
Terkait HUT YP SIM, Hamid Muhammad menegaskan, apa yang dilakukan YP SIM menjadi contoh riil bagaimana merajut tenun kebangsaan sebagai istilah yang sering dipakai mantan Mendikbud Anies Baswedan. Dia melihat, akhir-akhir ini perkembangan di sejumlah tempat toleransi menjadi barang yang mahal. Kalau dibiarkan, bisa jadi nama Indonesia hanya tinggal kenangan di kemudian hari.
“Embrio sudah masuk di sekolah-sekolah, dengan adanya sekolah-sekolah yang sifatnya sektarian, dan tidak peduli dengan jiwa kebangsaan. Maka, melihat sekolah yang didirikan dr Sofyan Tan yang menganut keberagaman akan menjadi contoh riil bagaimana merajut tenun kebangsaan.Indonesia ada kalau kita mengakui keberagaman, multi etnik, multi agama, multi agama yang dimiliki,” katanya.
Ketika keberagaman ditiadakan, lanjutnya maka disitulah Indonesia berakhir. Kita harus mengawal dan melanggeng hal ini melalui pendidikan, pendidikan yang nanti akan mewariskan semangat kebangsaan di kemudian hari. “Ini contoh riil. Saya sangat apresiasi, contoh ini bisa dilakukan di sekolah lain, walaupun bentuknyatidak harus sama,” sarannya.
Perbedaan Anugerah
Walikota Medan, Dzulmi Eldin mengucapkan selamat atas HUT ke 29 YP SIM dan diharapkan terus menjunjung kebhinekaan. Keberadaan YP SIM yang menganut keberagaman menjadi salah satu solusi untuk mempereratkan perbedaan karena perbedaan bukan untuk dibeda-bedakan oleh anak-anak kita sejak dini. Tetapi, perbedaan ini adalah anugerah yang diberikan Allah SWT kepada bangsa Indonesia khususnya kota Medan. “Karena perbedaan yang dimiliki menjadi kekuatan untuk menyatukan diri, saling hormat menghormati, dan menghargai menjadi kunci utama melihat perbedaan. Apa yang diperoleh di sekolah ini hendaknya dipahami dan disosialisasikan di masyarakat,” katanya.
Ketua Dewan Pembina YP SIM,dr Sofyan Tan mengakui, awal pembangunan sekolah YP SIM yang menerapkan pendidikan multikultural adalah sangat sulit dan mengundang kecurigaan dari berbagai pihak apalagi di dalamnya terdapat rumah ibadah.
Namun seiring berjalannya waktu tutur Sofyan Tan, model pendidikan seperti ini akhirnya dilihat oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk konkrit jawaban terhadap munculnya berbagai peristiwa intoleransi yang akhir-akhir ini muncul di Indonesia.
Turut hadir Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud,Totok Suprayitno, Anggota Komisi D DPRD Kota Medan Daniel Pinem,Wakil Konjen Republik Rakyat Tiongkok Song Yuejin. Sejumlah donatur pembangunan sekolah dan anak asuh di antaranya Irman Tjui, Rudi Kiswoto, Iwan Hartono Alam, Djoesianto Law,Yanno (Tanoto Foundation),Salimin Djohan Wang dan lainnya. (maf/Analisa/26 Agustus 2016)
 yang menjadi program Presiden Joko Widodo saat ini sudah dicetak sebanyak 17,9 juta lembar. Kartu i...){kind=link}
Posting Komentar
Bagaimana tanggapanmu ?.. yuk tulis disini...